uud tentang narkoba. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang narkotika atau UU No. uud tentang narkoba

Siti Yona Hukmana • 17 Desember 2021 01:41. Kasus narkotika yang melibatkan anak-anak sebagai kurir bukanlah hal baru. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang narkotika atau UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika segera direvisi. 35 Tahun 2012 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwaterbukti sebagai pemakai dan. 22 tahun 1997. Hal ini tercantum pada UU no. 1 1 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung : CV Mandar Maju, 2003. Pembahasan Revisi Rancangan Undang-Undang No. . 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, maka pecandu/pengguna serta korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : Pasal 104. 35 Tahun 2009) dengan semua turunan dari undang-undang tersebut. com - Pasal tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tengah disorot. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. RUU ini melarang setiap orang memproduksi, memasukkan,. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat. Para pelajar mempelajari tentang jenis-jenis narkoba, mengidentifikasikan perilaku yang mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba, mengidentifikasikan bahaya dari penyalahgunaan narkoba dan tentang berbagai Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah tentang kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika pada Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dari perumusan kebijakan tersebut pertanyaan apakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu tindakan yang wajib. Kepala BNN waktu itu Komjen Budi Waseso, Ketua MUI KH Ma'ruf Amin. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Prekursor; Mengingat : 1. ID – Jakarta, Rencana revisi Undang-undang No. ADVERTISEMENT. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. Dalam banyak kasus narkotika yang masuk ke pengadilan, Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. Pemerintah Pusat . Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah obat yang merupakan singkatan dari narkotika,. Sus/2018/PN Bls. Mengimpor ,. Sanksi Pidana untuk Bandar Pengedar Dan Kurir Narkoba. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika membuat korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis. "Dengan penurunan status narkotika, kita dapat melakukan penelitian dan pengobatan. Istilah Narkoba biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Berdasarkan UU Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal. [2] Penjelasan Pasal 6 ayat (3) UU Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Narkotika Menurut Soerdjono Dirjosisworo (dalam Simangunsong, 2015) bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya denganTesis ini berjudul Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu tindakan yang penting karena disatu sisi penyalahguna narkotika merupakan korban dari tindak pidana narkotika,. Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan d. Hukuman bagi pengguna narkoba ini berlaku untuk orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Pasal 34. Di Indonesia, hukuman bagi pengedar dan pecandu diatur Undang-Undang No. Selain itu, beberapa pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur pidana mati. Di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. Narkotika. Dari pertanyaan di atas, kami coba perjelas bahwa narkoba yang Anda maksud adalah narkotika sebagaimana diatur dan dilarang penggunaan maupun peredarannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”). Fungsinya untuk memulihkan ketagihannya, sehingga mereka diharapkan. Undang-undang (UU) tentang Psikotropika. Menurut Soerdjono Dirjosisworo, narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Narkotika menurut UU RI No 22/1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 35 Tahun 2009 belum maksimal karena adanya persoalan ditinjau dari faktor-faktor yang. Pernahkah kamu mendengar tentang NAPZA? Istilah satu ini sering disebutkan di berita maupun penyuluhan di institusi pendidikan dan sebagainya. id: 4 hlm. DKI. Pasal itu terkait penggunaan narkotika golongan I seperti ganja untuk keperluan medis. Namun ada juga rehabilitasi. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Rumusan pasal yang bermasalah pun (seperti pasal karet Pasal 111, Pasal. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sangsi hukuman mengenai siapa saja yang kedapatan membawa narkoba di atas 5 gram, dapat terancam hukuman mati, diberlakukannya UU Narkotika yang baru itu, sejumlah pengguna dan pengedar narkoba jika kedapatan membawa narkotika di bawah 5 gram. Jakarta. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800. Mengenai sangsi hukuman seperti yang terdapat didalam Undang-undang No. Beberapa waktu lalu, saya menonton sebuah video di YouTube yang dinarasikan oleh rapper Jay-Z tentang perang melawan narkoba. Sebab, PNS yang kinerjanya buruk akan dipecat dengan tidak hormat mengacu pada. 35 Tahun 2009 yang disebut juga dengan UU Narkotika. 500. DR. Kami tidak menemukan definisi “pengedar” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) maupun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (“UU Psikotropika”). Lokasi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 4. NARKOTIKA Status. BLK. Majalah Farmasetika – Kementrian Kesehatan RI kembali merilis Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan nomor 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika yang berlaku bersamaan sejak 20 April 2022. Pemohon uji materi Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) UU No. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKAUndang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKAPeraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2Berikut adalah Peran serta masyarakat untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba menurut UU. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. TENTANG NARKOTIKA Puteri Hikmawati Abstrak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai telah ketinggalan zaman karena ada jenis narkotika baru yang belum masuk dalam UU, sehingga pelakunya tidak bisa diproses hukum. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai berikut :. com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menggelar rapat kerja antara perwakilan pemerintah dan Komisi III DPR pada Kamis (31/3/2022). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana. Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; c. Pp MENGADILI:1. Beberapa kasus yang diangkat media terkait putusan bebas pengguna narkotika, salah satunya Syafrizal Abu Bakar oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya No. 1. MAKALAH NARKOBA DAN PENCEGAHANNYA DISUSUN OLEH RAIHAN ABRAR X MIA 3 SMA NEGERI 3 MEDAN T. Rumusan pasal yang bermasalah pun (seperti pasal karet Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 UU Narkotika masih diakomodir, termasuk juga pasal tentang ketentuan pidana penyalahguna narkotika yang berasal dari Pasal 127 UU Narkotika. 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman. Dalam konteks pemanfaatan tanaman ganja, ia telah kehilangan relevansinya. Selain itu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika cenderung dipidana penjara. Peraturan Pelaksana. Adapun denda yang harus dibayar. Lantas, apa sebenarnya sanksi hukum bagi pelaku atau anak-anak yang terjerat kasus narkotika? Pelaku yang terlibat jaringan narkotika internasional dengan menggunakan anak-anak sebagai kurirnya dapat dijerat dengan Pasal 133 ayat (1) UU No. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Mengingat : 1. Indonesia. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. com - Pasal tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tengah disorot. Putus : 27-01-2015 — Upload : 04-03-2015Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, Menimbang : a. Dalam perkembangannya, psikotropika golongan I dan II berdasarkan pasal 153 UU No. Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. "Pasal. Di Indonesia, hukuman bagi pengedar dan pecandu diatur Undang-Undang No. JAKARTA, KOMPAS. Indonesia, Undang–Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap Pertama 1999 - Keempat 2002, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Peraturan Menteri Kesehatan NO. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 1. 2. 1997 tentang Psikotropikadan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika; b. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak. Putus : 04-12-2014 — Upload : 09-02-2015Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tentunya ada beberapa permasalahan yang muncul dalam menerapkan undang-undang dimaksud. Hukuman Pidana 10 Tahun Dan Denda Rp. Tanggal 14 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : VEGI FERNANDEZ, SH. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik. Mulai dari siswa SMA, mahasiswa sampai dengan orang tua sangat antusias. negara yang Urcantmi dalam pembukaan UUD 1945 alitiea keempat. Pengertian ini diikuti dengan dikeluarkannya lampiran (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai golongan dan jenis prekusor itu sendiri. 00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Judul. 536). Bahasa Indonesia. - UU RI No. Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan. 1927 No. Penyuluh Narkoba BNN Provinsi Kepulauan Riau. Narkotika sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan. Psikotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. Penyaluran maupun penggunaan narkotika secara legal telah diatur dalam undang-undang. Judul. com - Penggunaan narkoba di Indonesia diancam dengan hukuman pidana. Dalam UU Narkotika,. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. kepri. Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatur penggolongan narkotika menjadi 3, yakni golongan I, II, dan III. id : 4 hlm. Undang-Undang No. banyak Rp10. Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. VOA —. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayatUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki beberapa lembaga rehabilitasi yang telah mendapatkan persetujuan menteri untuk melaksanakan layanan rehabilitasi; b. Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”), Metamfetamina termasuk jenis narkotika Golongan I. Beberapa pasal yang dapat kita temui dalam UU Narkotika menggunakan istilah seperti: menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual. diimpornya disaksikan oleh Badan Pengawas Obat dan. (Sholihin/detikcom) Bogor -. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta ProtokolBerdasarkan hal tersebut guna meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika dibentuklah Undang-undang No. Para pembicara dalam acara penyampaian. 2002. Wujud keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan narkoba terlihat sejak 2009 lalu yang telah mengubah UU Narkotika, yang sebelumnya UU No. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. H. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hingga saat ini, pemberantasan atau melawan kejahatan narkotika/narkoba mesti menjadi evaluasi bagi pembentuk Undang-Undang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dalam Bab XV Pasal 113 ayat (1) UU Narkotika memuat jerat pidana bagi pembuat dan pengedar narkoba. UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika perubahan atas uu no 22 tahun 1997. Tempat Penetapan. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berbunyi “Setiap orang. TENTANG. Narkoba Terhadap Kehidupan Anak Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. 3. UU ini melarang kita membawa, mendistribusikan, mengedarkan, menyimpan, dan menawarkan narkoba tanpa izin. Dasar Hukum. Beranda. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika - UU RI No. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Berikut golongan narkotika yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 421, peraturan. Menurut UU tentang Narkotika, nakotika dapat dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan risiko ketergantungannya. 44, BN. Pasal 54 UU No. 000. Contohnya: Keinginan untuk mencoba dan ingin tampil beda. Sebagai lembaga pemerintah. id – Merujuk pada Undang-Undang No. Menurut UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam. Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. 3 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika - Kepres RI No. Tindak pidana ekonomi, tindak pidana psikotropika, dan tindak pidana narkotika merupakan beberapa contoh dari tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di !uar KUHPidana. Untuk mewujudkan tujuan ulitimum remedium, maka UU No. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG N A R K O T I K A. 4, BN. Undang-Undang No.